Musik, Opium bagi Massa, dan Bagaimana Mengakalinya

Hari ini kebisingan duduk memerintah lebih tinggi melampaui kepekaan manusia.” —Luigi Russolo, The Art of Noise.

Maklumat Russolo dalam manifesto The Art of Noise bukanlah kelakar mentah. Sang futuris asal Portogruaro itu menyadari bahwa revolusi industri telah memberikan kapasitas lebih kepada manusia modern untuk mengapresiasi suara-suara yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Lewat revolusi industri pula, kebisingan itu tak hanya dimaknai sebagai sebuah bunyi yang kaotis. Jika menarik jauh ke hari ini, kebisingan itu pun tak hanya perkara hasil dari eksperimentasi bebunyian saja, namun juga telah merangsek ke setiap elemen eksploitatif industri musik global.

Kendati menjadi lumbung kapitalisasi dan komodifikasi yang begitu masif, musik selalu memberi ruang bagi para senimannya untuk melakukan provokasi yang tak hanya dilakukan di ranah estetika—namun juga menggelarnya di tataran politis. Upaya ini mestinya telah melampaui selang-sengkarut perdebatan dikotomial tentang musik dan politik. Tak lagi berkutat dalam kecamuk ‘seni yang murni’ dan ‘seni yang politis’. Karena sejatinya, bermusik adalah juga suatu ikhtiar politis. Namun, apabila dikerucutkan, pertanyannya kini adalah musik itu berpihak pada siapa?

Lebih jauh lagi, dari apa yang kita dapati hari ini, musik merupakan medan kontestasi kesadaran publik. Baik negara maupun kekuatan industri kapitalisme sama-sama berkepentingan memanfaatkan hal ini. Aspek ini secara bernas dipaparkan Jacques Attali dalam karyanya berjudul Noise: The Political Economy of Music (1977). Di tangan negara dan para Goliath industri hiburan, musik rupanya berperan sebagai salah satu perangkat kekuasaan. Attali pun membagi peran musik sebagai perangkat kekuasaan itu ke dalam tiga sektor: 1) Make people FORGET, 2) Make them BELIEVE, dan 3) SILENCE them.

Ketiga pengoperasian musik sebagai perangkat kekuasaan itu bekerja secara berurutan. Hingga ketiganya sampai pada taraf determinasi budaya yang pada akhirnya semakin menyuburkan benih-benih apatisme dan apolitis. Kendati tidak menutup kemungkinan bahwa ketika produk musik itu digelandang ke telinga-telinga khalayak, ketiga pengoperasian itu bisa juga bekerja secara simultan.

Pertama, musik sebagai instrumen yang menghendaki “make people FORGET”. Lewat berjubel rilisan-rilisan musik yang telah terkooptasi oleh kekuasaan—baik fisik maupun digital—secara berkesinambungan membentuk sebuah hegemoni aras wacana musik yang eksploitatif. Mereka yang mendengarkan produk-produk musik dari arus ini, terus dinina-bobokan oleh lullaby yang secara masif menggerus kesadaran mereka. Lewat musik yang merepresentasikan kekuasaan inilah, tipikal musiknya cenderung banyak mengeksploitasi tema-tema abstrak, romantisisme yang begitu spesifik, nostalgik, bahkan cenderung elitis—khususnya di medan lirikal. Semua tema musik yang bertolak dari kondisi rezim yang tengah berkuasa disingkirkan. Hingga akhirnya pengoperasian musik sebagai perangkat kekuasaan tahap awal pun dikatakan berhasil, ketika khalayak abai dan tak peduli pada beragam bentuk penindasan di sekitarnya.

Setelah membuat khalayak yang menikmati musik itu melupakan realitas ketertindasan di sekitarnya, musik sebagai perangkat kekuasaan ini pun kemudian bekerja pada tahap selanjutnya, yakni “make them BELIEVE”. Di tahap inilah hadir andil dari elemen yang mengafirmasi bentuk-bentuk musik seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Mulai dari para kritikus musik yang menjadi corong penerimaan khalayak tentang keberpihakan musik yang dipretelinya, hingga para raksasa label rekaman yang punya kontrol untuk membentuk suatu sirkum kultural yang sama sekali mengabaikan kondisi sosiopolitik di sekitarnya. Pada tahap ini, musik dijadikan instrumen ideologis—jika meminjam term Althusser, musik masuk pada kategori Ideological State Apparatus (ISA)—untuk menggiring khalayak manut pada harmoni, mempercayai konstelasi bentuk seninya, dan membuat mereka taklid buta pada begawan-begawan musisi (dan kultural) yang diidolakannya.

Yang terakhir adalah upaya musik dalam “SILENCE them”. Di tahap paripurna ini, musik menjalankan perannya sebagai instrumen yang membungkam nalar kritis khalayak. Setelah menjadi lullaby massal dan kemudian membuat abai khalayak pada kondisi sekitarnya, musik yang telah membentuk hegemoni yang elitis dan kapitalistik ini menutup semua saluran suara keberpihakan. Mereka yang telah tergiring sampai ke tahap ini, tak menunggu sampai rotasi CD habis guna menemui ngarai dalam jagad musikalnya.

Tentu saja. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara melawan itu semua? Apakah dengan meninggalkan musik? Mengharamkannya?

Selalu ada cara, selain untuk bersenang-senang, juga untuk melawan. Misalnya Franky Hubert Sahilatua & Jane Sahilatua, yang tak perlu lagi didebat cakap atau piawainya mereka dalam mengolah tema bermusik. Mereka bicara soal negeri (yang paling hits, misalkan, “Perahu Retak”), bicara soal lanskap alam (“Musim Bunga”, dan tak terbatas pada lansekap dan judul “Musim Bunga” saja), bicara soal buruh (“Siti Julaika” dan “Durakim Buruh Pabrik Gula” salah satunya), yang akhirnya membuat Almarhum Franky didaulat sebagai duta buruh migran (dan bukan bintang iklan kopi) pada tahun 2006 oleh Organisasi Perburuhan Internasional.

Atau seperti Senartogok, musikus multitalenta asal Bandung cum produser beberapa unit hiphop lokal, beberapa waktu lalu tampil di sebuah perhelatan tani di Kulon Progo bersama rapper gaek Morgue Vanguard alias Herry ‘Ucok’ Sutresna. Keduanya boleh dibilang merakit larik dan rima dari kenyataan yang bersinggungan langsung dengan elan kreatif mereka. Musik yang menjadi produk estetik keduanya adalah upaya mengusung realitas yang dilupakan oleh televisi dan lampu sorot panggung akbar.

Jika Franky berangkat dari panggung ke bawah (baca: turba ke massa), sebagaimana Deugalih turun panggung ke Kulonprogo, Senartogok sebaliknya justru berangkat dari bawah ke panggung. Kata panggung di sini bukan merujuk ke arena pentas yang demarkatif apalagi hierarkis, melainkan sebagai produk estetika, yakni musik itu sendiri. Inspirasi yang para artis dapatkan dari massa, dari rakyat, akan lebih bernyawa ketika ia dikembalikan lagi menjadi milik massa. Ada ngarai yang dapat dijembatani dengan relasi yang demikian. Jembatan itu bernama empowerment, emansipatif sekaligus partisipatoris.

Pelampauan dikotomi antara musik politis dan tidak-politis hanya bisa dilakukan ketika terdapat jembatan yang mana para artis itu turun dan duduk setara dengan massa. Segendang-sepenarian, daya dan upaya pembodohan via musik pun dapat dihadang secara kreatif dan revolusioner. Toh, yang dilawan bukan lagi musik cengeng, tetapi bentuk-bentuk eksploitasi di belakangnya, ideologi yang menina-bobokan kita, lebih jauh malah praktik ekonomi-politik yang dilembagakan oleh industri kebudayaan.

Kendati pembedahan ekonomi-politik Attali terkonsentrasi di musik noise pascaketar-ketir The Art of Noise karya Luigi Russolo beberapa dekade sebelumnya, namun tinjauan itu begitu relevan di jagad musik global hari ini. Semua komposisi musik itu berawal dari keheningan purna atau desibel terendah. “Segala ekses kapitalisme lah yang membuatnya mempunyai bunyi dan menguarkan kebisingan yang begitu kuat,” pungkas Attali. Kebisingan ini bisa bermakna ganda: pembangunan peradaban siang-malam, dan perlawanan terhadapnya yang juga tak pernah padam.

Tulisan yang dimuat dalam rubrik Kolom adalah opini pribadi penulis. Opini ini menjadi tanggungjawab pribadi penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi serunai.co

—————————

Catatan: Tulisan ini termaktub dalam booklet katalog Festival Kampung Kota Bandung 2017. Juga sebagai tulisan pengantar segmen acara musik pada helatan itu. Dimuat ulang dengan beberapa perubahan.

Fajar Nugraha

Fajar Nugraha

Lahir di Bandung, 22 Juni 1996. Tinggal di Bandung, memburuh di Bogor. Tergabung di tim redaksi Metaruang.
Fajar Nugraha

Latest posts by Fajar Nugraha (see all)