Serunai.co
Kolom

Spotify Sebagai Alat Surveillance Capitalism

“Keren nih, queer + digital rights activist, judul albumnya Spotify is Surveillance. Review Ris,” ujar Idha Saraswati di grup Serunai. Dari pesan itulah saya mengenal Evan Greer.

Dari situ saya kemudian mulai mencari informasi tentang siapa itu Evan Greer, serta mendengarkan album berjudul provokatif yang dimaksud, Spotify is Surveillance, dan saya langsung secara instan menyukai musisi dan albumnya ini.

Evan Greer adalah bagian dari apa yang dalam subkultur punk disebut sebagai queercore. Subkultur queercore telah tumbuh sejak era 80-an. Queercore ini melawan masyarakat maskulin yang selalu mendiskreditkan kaum LGBTQ. Wajar jika Greer mendaulat dirinya sebagai sosok pergerakan yang memperjuangkan kesetaraan bagi kaum LGBTQ, atau secara spesifik transgender mengingat ia adalah seorang transgender.

Selain bergerak sebagai aktivis queer, titel kedua Greer adalah sebagai digital rights activist. Di sini Greer menggunakan musik sebagai medium menyampaikan pesan yang setali tiga uang dengan tajuk album musik terbarunya: Spotify is Surveillance.

Ini sontak memunculkan pertanyaan besar dalam pikiran saya: apakah memang benar Spotify adalah instrumen surveillance alias pengawasan?

Spotify adalah salah satu layanan streaming musik paling besar. Selayaknya streaming giant lainnya seperti Apple Music, Spotify bisa dibilang adalah cara baru mendengarkan musik di era kiwari. Spotify dan layanan cloud streaming didapuk sebagai masa depan musik. Meninggalkan pola mendengarkan musik secara analog yang terseok-seok ketinggalan zaman.

surveillance capitalism

Spotify mengaku memiliki 50 Juta lagu dalam katalog mereka, serta 270 Juta pengguna aktif per bulan. Ini bukan angka yang kecil. Dengan angka sebesar itu, nilai valuasi Spotify diperkirakan adalah sejumlah 20 miliar dollar.

Spotify kerap mengaku bahwa mereka adalah layanan streaming musik yang netral. Sekadar menyuguhkan musik kepada para pelanggannya. Namun, dalam praktiknya Spotify banyak mendapatkan kritikan pedas karena sebenarnya Spotify tidak netral-netral amat.

Di dalam disertasinya yang bertajuk Dance like nobody’s paying: Spotify and Surveillance as the Soundtrack of Our Live, T. Andrew Braun menuding Spotify sebenarnya hanya berpura-pura bersifat netral. Spotify mendaku diri sebagai penyelamat industri musik dan mendemokratisasi industri musik. Namun, faktanya Spotify menciptakan kediktatoran baru dalam industri musik. Spotify adalah mesin pencipta selera, dan mesin surveillance capitalism.

Kediktatoran Spotify itu tampak dari bagaimana algoritma mereka bekerja untuk mengumpulkan data-data penggunanya, kemudian memberikan rekomendasi musik yang mirip dengan apa yang pengguna dengarkan. Ini menjadi diktator ketika kemudian para musisi dipaksa untuk menciptakan lagu yang “ramah dengan algoritma Spotify” agar bisa survive dan didengarkan. 50 juta lagu yang ada di Spotify harus berjibaku untuk bisa mendapatkan pendengar.

Baca Juga:  Siberut dalam Pergulatan

Untuk lebih memahami kinerja Spotify sebagai instrumen surveillance capitalism ini, kita harus memahami dulu apa itu surveillance capitalism.

Spotify dan Kapitalisme Pengawasan.

Di dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism, Shoshana Zuboff menjelaskan apa itu surveillance capitalism dengan komplet. Buku ini adalah buku babon, maksudnya buku yang sangat tebal dengan tiap bab yang sangat komprehensif menguliti bentuk kapitalisme paling mutakhir ini.

Garis besarnya, Zuboff mengadaptasi gagasan komoditas Karl Marx. Bedanya, jika dalam pemikiran Marx dalam sebuah model produksi para kapitalis mengumpulkan akumulasi profit dari kinerja para buruh. Sementara itu dalam pandangan Zuboff dalam kapitalisme pengawasan paling mutakhir ini, akumulasi profit diperoleh dari data-data kebiasaan pengguna internet. Zuboff menyebut hal ini sebagai behavioral surplus.

T. Andrew Braun mengendapkan konsep surveillance capitalism ini dalam disertasinya. Dalam kasus Spotify, behavioral surplus-nya adalah data-data para pengguna. Musik apa saja yang mereka dengarkan, berapa usia para pendengar, di mana mereka tinggal, bahkan Spotify juga mengetahui mood atau perasaan hati pengguna saat mereka memutar lagu sedih atau lagu bahagia.

Behavioral surplus ini kemudian dipanen oleh Spotify untuk digunakan menjadi (1) komoditas untuk dijual ke pengiklan (Spotify adalah layanan freemium, artinya untuk mereka yang menggunakan versi gratis Spotify dan tidak berlangganan akan mendengarkan dan melihat iklan di Spotify), dan (2) menjadi sekumpulan besar akumulasi data yang disuntikkan ke algoritma dan machine learning mereka. Algoritma ini kemudian akan bekerja memberikan rekomendasi-rekomendasi musik secara otoriter, menjadikan pengguna tetap menggunakan Spotify selama mungkin.

Ini berbahaya karena sebagaimana Evan Greer ucapkan dalam lirik lagu “Surveillance Capitalism”, “algorithm makes decision”. Pengguna Spotify seringnya jadi tidak punya opsi untuk secara aktif mencari sendiri musik yang mau mereka dengarkan. Alih-alih, pengguna dipaksa mendengarkan musik sesuai rekomendasi yang diberikan algoritma Spotify.

Baca Juga:  Dewi Sri dan Beras yang Artsy

Di dalam bahasa musikus dan akademisi Gian ‘Jay’ Afrisando, “algoritma penyedia streaming musik besar cenderung memiliki bias yang mengeksploitasi pendengarnya demi kapitalisme. Algoritma ini cenderung akan menyajikan pilihan musik yang serupa, yang mirip, yang sejenis, dan yang selingkaran. Algoritma ini merusak kreativitas musisi dalam mendengarkan musik.

Untuk para musisi sendiri, algoritma Spotify ini juga berbahaya karena ia cenderung menyeragamkan bentuk musik yang dibuat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Spotify, lagu seorang musisi akan dihitung dan dibayar jika pendengar sudah mendengarkan minimal 30 detik dari lagu yang diputar.

Peraturan ini menjadikan banyak musisi kemudian menciptakan musik yang seragam: musik yang asyik dan dibikin sebagus mungkin di 30 detik pertama durasi lagu agar dihitung Spotify. Lagu yang diciptakan pun biasanya berdurasi pendek sekitar dua sampai tiga menit. Jumlah lagu dalam album pun berubah. Lazimnya di era cakram padat (CD) dulu satu album memuat 10 lagu. Kini di era Spotify musisi menyelipkan 13 sampai 16 lagu dalam satu album. Ini dalam rangka memperoleh sebanyak mungkin play count. Makin banyak play count berarti makan banyak cuan terkumpul.

Spotify dan algoritma canggihnya mampu mengkurasi nada-nada yang paling tepat untuk setiap emosi manusia. Spotify memiliki senarai musik saat dirimu tengah dilanda gundah gulana setelah putus dengan pacar, atau musik rock untuk menggenjot mood. Spotify bisa tahu jika kamu sedang sedih. Atau, tentu masih segar di ingatan kita saat ada satu skandal terjadi: album Scorpion milik rapper Drake muncul di setiap senarai musik dan saran (suggestion) musik sebagai bentuk promosi masif. Artinya? Sekalipun dirimu tidak ingin mendengarkan Drake, albumnya akan tetap muncul di halaman muka Spotify-mu.

Scorpion bahkan menyusup masuk ke senarai musik yang sebenarnya nggak nyambung banget dengan jenis musik Drake. Ya, di tangan kuasa yang tepat (baca: label besar industri musik), Spotify dan algoritma cerdasnya dapat menjadi senjata pencetak selera.

Di luar itu, Belakangan Spotify juga mendapatkan kritik keras dari sejumlah pihak karena mereka berencana mematenkan kecerdasan buatan yang mampu memata-matai percakapan dan suara kita untuk kemudian menargetkan kita dengan iklan dan musik agar kita tetap bertahan di platform bikinan Daniel Ek itu. 24/7 jika perlu.

Baca Juga:  Mengapa Jason Ranti Ada Baiknya Rilis Single Bertajuk "Bahaya Populisme"

Melawan Surveillance Capitalism ala Spotify

Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk melawan surveillance capitalism alias kapitalisme pengawasan ini? Ada banyak cara bisa dilakukan.

Misalnya Evan Greer, berbekal piranti rekaman seadanya: mic kondensor, laptop butut, dan piranti lunak Garage Band, ia menggubah dan merekam album Spotify is Surveillance. Dengan bekal seadanya itu, Greer menggubah musik padu padan punk-rock dan bedroom pop yang secara bernas mengkritik praktik kapitalisme pengawasan itu.

Yang menarik adalah fakta bahwa sekalipun album Spotify is Surveillance mengkritik Spotify dan surveillance capitalism, album ini sendiri hadir dan bisa didengarkan di Spotify. Greer sadar benar tentang adanya kapitalisme pengawasan ini. Namun, ia justru menggunakan Spotify agar bisa menjangkau lebih banyak pendengar. Artinya, pesan kritisismenya akan tersebar lebih luas.

Beberapa pihak juga cukup aware dengan isu ini dan memulai gerakan dan petisi melawan surveillance yang dilakukan Spotify. Misalnya adalah gerakan Stop Spotify Surveillance yang gencar menyuarakan dan menggalang petisi agar Spotify berhenti mempraktikkan kapitalisme pengawasan.

Bagi pendengar musik seperti kita, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita menghindari jebakan Batman algoritma Spotify? Jawabannya menurut Jay Afrisando adalah tidak bisa. Kita tidak bisa lepas dari ampuhnya algoritma itu.

Evan Greer berujar dalam lagunya “Surveillance Capitalism” begini: “Private companies basically have morе power and more information on us than governmеnts do. Without any sort of infrastructure to hold them accountable”.

Ya, private companies—termasuk Spotify—punya kuasa yang besar, lebih besar dari pemerintah. Algoritma mereka sungguh digdaya dan tak bisa dimungkiri sulit dilawan.

Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan alih-alih mendengarkan musik yang direkomendasikan Spotify di laman muka aplikasinya, kita sendiri yang secara sadar memilih musik apa yang ingin kita putar.

Untuk menghindari dari terjebak di lingkaran setan penyeragaman musik di Spotify ini, kita juga harus menjalani laku aktif saat berselancar di Spotify. Artinya bukan hanya mendengar musik secara pasif dan cukup. Kita harus mendengarkan dengan aktif. Mengamati dengan saksama setiap musik yang kita dengarkan, bagaimana aransemennya, lalu mencari info lebih lanjut tentang musisi, musik, dan album yang kita dengarkan itu. Siapa penggubah lagunya, siapa produsernya, apa isu yang hendak disampaikan, dan lain sebagainya.

Dengan melakukan upaya demikian, sekecil apapun itu, kita setidaknya sudah berikhtiar melawan surveillance capitalism, kita memperjuangkan hak-hak privasi kita yang dilanggar Spotify dengan pengumpulan behavioral surplus yang mereka lakukan. Semoga kita semua terhindar dari jebakan Batman algoritma yang terkutuk.

Tulisan yang dimuat dalam rubrik Kolom adalah opini pribadi penulis. Opini ini menjadi tanggung jawab pribadi penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi serunai.co

Related posts

Menjaga Musik Tradisi dengan Etnomusikologi

Aris Setyawan

Selamat Jalan Ari Malibu

Bagus Dwi Danto

Mencari Perempuan dalam Kritik Musik Kiwari

Idha Saraswati

Tinggalkan komentar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy